Meninjau Narasi Eksklusi dan Politik Perlindungan dalam Isu Statelessness

oleh Anggita Triastiwi Harianto

Tahun lalu, saat mengikuti program riset mahasiswa di Freiburg, Jerman, saya bertemu dengan seorang relawan dari organisasi pro-pengungsi Rasthaus. Ketika itu, riset saya memang tentang gerakan akar rumput yang membantu integrasi pengungsi di Freiburg melalui kegiatan kerelawanan. Setelah berbicara cukup banyak, ternyata dia lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai aktivis anti-deportasi yang menggeluti isu hak dasar komunitas Roma melalui Freiburger Forum.

Etnis Roma bermigrasi dari bagian utara India kurang lebih 1.500 tahun lalu ke Eropa, Asia dan Amerika (Bhanoo, 2012). Walau tersebar di berbagai negara di Eropa, mayoritas etnis Roma terkonsentrasi di Eropa Tengah, Eropa Timur dan Eropa Selatan.

Meski menjadi kelompok minoritas terbesar di Eropa, etnis Roma juga mengalami masalah dengan status kewarganegaraan. Hingga saat ini, banyak orang Roma di Eropa yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat mereka rentan mengalami deportasi.

Status kewarganegaraan memang seringkali terikat dengan ijin untuk tinggal. Karenanya, mereka yang tidak memegang status kewarganegaraan rentan mengalami ‘pengusiran secara legal’ dari negara melalui agenda deportasi jika dianggap sebagai ancaman.

Si aktivis kenalan saya dan teman-temannya berusaha melihat deportasi orang Roma bukan dari status kewarganegaraan atau elemen legalitas, tapi dari wacana pemenuhan hak dasar—utamanya hak untuk tinggal.

Itu lah kali pertama saya berdiskusi serius mengenai isu kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan, atau yang biasa disebut sebagai stateless.

Narasi Eksklusi dan Diskriminasi

Salah satu faktor penting dalam kasus statelessness adalah konstruksi identitas. Apakah si A bagian dari komunitas saya? Apakah si A layak menjadi bagian dari komunitas saya?

Ada elemen penerimaan dan belonging yang kuat—yakni rasa kepemilikan dan keterikatan dengan suatu kelompok. Oleh karena itu, eksklusi dan penolakan terhadap kelompok minoritas bisa berkontribusi menciptakan atau memperburuk kasus statelessness.  Eksklusi ini bisa bersumber dari rasisme atau antagonisme terhadap suatu kelompok, dan berupa diskriminasi akses untuk secara penuh berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam kasus kelompok Roma misalnya, mayoritas masyarakat tidak menganggap Roma sebagai bagian integral dari bangsa mereka. Sebagai kelompok minoritas terbesar di Eropa, Roma mempunyai sejarah panjang diskriminasi dan eksklusi. Kondisi ini diperparah dengan stigma negatif yang semakin menghambat upaya kelompok Roma untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat di lingkungan mereka tinggal.

Di Eropa Timur, dan kini di Eropa Barat, ada stigma bahwa etnis Roma adalah orang-orang pemalas, suka mencuri, pengemis, dan pemabuk yang fokus hidupnya hanya membuat banyak anak. Banyak orang akan refleks mengamankan dompet dan barang berharganya saat bertemu dengan orang yang mengaku etnis Roma.

Kondisi ini juga terjadi di Jerman. Stigma negatif ini  membuat banyak orang Roma menjadi tertutup dan memilih menyembunyikan identitasnya. Padahal, banyak juga etnis Roma yang keluarganya sudah hidup di Jerman selama beberapa generasi. “Saya berusaha mendekati komunitas Roma di Freiburg selama bertahun-tahun agar mereka percaya bahwa saya tidak memiliki agenda untuk memanfaatkan mereka,” aku si aktivis kenalan saya.

Di Jerman sendiri, ada kurang lebih 170.000 hingga 300.000 orang Roma dan Sinti yang mayoritas tidak punya kewarganegaraan (Richardson Institute, 2014). Sekitar 3.500 dari mereka tinggal di Freiburg (Kutkat, 2017).

Eksklusi yang berujung pada statelessness juga dialami keturunan Haiti di Republik Dominika, dan Rohingya di Myanmar—kelompok stateless yang paling didiskriminasi di dunia.

Di Republik Dominika, antihaitianismo—rasisme dan sentimen anti keturunan Haiti— telah tumbuh di masyarakat sejak masa unifikasi Dominika dan Haiti pada awal abad ke-19. Pada masa pemerintahan Trujillo, antihaitianismo dijadikan agenda politik pemerintah melalui berbagai kebijakan dan praktik pemerintahan yang diskriminatif.

Diskriminasi ini juga sangat kuat dalam aspek pemberian status kewarganegaraan. Walau pemberian status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (jus soli) berlaku di Dominika, petugas catatan sipil seringkali mempersulit keturunan Haiti dengan menolak mengeluarkan akta lahir. Akibatnya, banyak keturunan Haiti menjadi stateless karena tidak bisa membuktikan status kelahiran mereka untuk mengurus dokumen kewarganegaraan. Kondisi ini diperparah dengan Kebijakan Migrasi 2004 dan Kebijakan Kewarganegaraan 2013 yang mengelompokkan ‘bukan penduduk’ sebagai orang-orang dalam transit, sehingga anak-anak mereka tidak berhak menerima kewarganegaraan Dominika. Karena banyak keturunan Haiti tidak memiliki dokumen kewarganegaraan atau ijin tinggal—sehingga secara otomatis masuk dalam kategori ‘bukan penduduk’— mereka adalah golongan yang paling terdampak. Kebijakan Kewarganegaraan 2013 yang berlaku secara retroaktif, yakni mempengaruhi segala putusan hukum sejak 1929, bahkan mendorong tercabutnya kewarganegaraan ratusan ribu keturunan Haiti.

Di Myanmar, Rohingya juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar—alih-alih, mereka dianggap sebagai bangsa Bengali dari Bangladesh. Hukum Kewarganegaraan 1982 membuat klaim individu atas status kewarganegaraan terkait erat dengan garis keturunan dan etnisitas. Akibatnya, hukum ini bisa mempersempit peluang kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan. Praktik pemberian kewarganegaraan di bawah Hukum Kewarganegaraan 1982 dilakukan dengan diskriminatif karena petugas menolak memberikan dokumen identitas kepada orang-orang yang dianggap sebagai bengali.

Pemenuhan Hak Dasar Stateless Masih Bermasalah

Saat di Freiburg, ada satu slogan yang menarik perhatian saya, yakni ‘kein mensch ist illegal’, atau dalam Bahasa Indonesia berarti ‘tidak ada manusia yang ilegal’. Rasthaus dan Freiburger Forum mengamini slogan ini, bahkan menjadikannya salah satu prinsip kegiatan kerelawanan dan politik mereka.

Prinsip ini berusaha menantang cara pandang dominan yang melihat elemen ilegalitas untuk menentukan perlakuan kepada kelompok terpinggirkan. Prinsip ini utamanya mengkritisi minimnya perlindungan hak dasar, atau bahkan minimnya pengakuan hak dasar, yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap ilegal dan tidak layak.

Orang-orang tanpa status kewarganegaraan termasuk dalam kelompok yang mendapatkan diskriminasi pemenuhan hak dasar ini. Namun, diskriminasi yang mereka alami umumnya justru dilakukan sesuai dengan prosedur hukum domestik yang berlaku. Deportasi yang dialami keturunan Haiti contohnya, dilakukan sesuai prosedur hukum domestik karena mereka dianggap bukan tanggung jawab Dominika. Begitupun deportasi yang dialami oleh orang-orang Roma. Hak dasar seperti pendidikan; jaminan kesehatan; pekerjaan; hak milik properti; hingga hak untuk tinggal atau menetap diatur negara melalui hukum domestik untuk warga negaranya, sehingga stateless yang tidak punya dokumen identitas kesulitan mengakses hak dasar ini.

Hal ini menunjukkan bahwa memenuhi hukum yang berlaku tidak berarti memperlakukan suatu kelompok sesuai norma kemanusiaan. Menentukan kelompok mana yang ingin dilindungi dan tidak melalui instrumen hukum merupakan sebuah keputusan politik. Pada banyak kasus, kategorisasi legal dan ilegal justru menghambat pemenuhan hak dasar bagi kelompok yang seharusnya paling dilindungi, contohnya stateless—dan pengungsi.

 

Bibliography

Bhanoo, S. (2012, December 10). Genomic Study Traces Roma to Northern India. Retrieved from New York Times: https://www.nytimes.com/2012/12/11/science/genomic-study-traces-roma-to-northern-india.html?_r=0 .

Kutkat, G. (2017, 9 28). Interview: Warum viele junge Roma und Sinti ihre Identität verstecken. Retrieved from fudder.de: http://fudder.de/interview-warum-viele-junge-roma-und-sinti-ihre-identitaet-verstecken–142603167.html .

Richardson Institute. (2014). The Roma People in Europe. Lancaster: Richardson Institute.