Black Panther (2018): Sebuah Tinjauan Politik Internasional

oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Kemarin, saya baru saja menonton film Black Panther secara tidak sengaja, setelah bertemu dengan beberapa teman di Dermaga South Bank yang akan menonton juga. Karena penasaran, akhirnya saya menonton. Filmnya biasa saja, sebetulnya, khas Disney dan Proyek Film Amerika Serikat pada umumnya. Tidak ada yang menarik dan terlalu khas buat dipuji-puji.

Tapi saya gatal juga untuk mereview kontennya dalam perspektif Hubungan Internasional. Film ini, dengan segenap bias Amerika-sentrisnya, sebetulnya secara historis beresonansi dengan beberapa peristiwa sejarah. Ia mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada dua negara, Jepang dan Amerika Serikat. Oh ya, Black Panther bercerita tentang sebuah kerajaan kecil di Afrika bernama Wakanda yang menyembunyikan kemajuan teknologi mereka dengan cover negara dunia ketiga. Khas Amerika, bukan? Tidak ada yang menarik di sini. Bahkan, beberapa review melihat film ini tidak ada ubahnya dengan film Disney lain, yang mengagungkan Amerika Serikat dan melihat Afrika sebagai wujud ‘politik tribal’ yang terbelakang.;

Namun demikian, film ini memberikan insight mengenai bagaimana politik luar negeri Wakanda diputuskan: meskipun secara tradisional berwujud model Monarki Tradisional, Wakanda sebetulnya bisa dilihat sebagai perwujudan dari problem klasik dalam pembuatan politik luar negeri: dilema isolasionisme/ekspansionisme. Yang saya maksud dengan ‘isolasionisme’ adalah politik luar negeri yang orientasinya ‘domestik’; mementingkan stabilitas, dan tidak terlalu tertarik untuk campur tangan urusan negara lain, atau malah mengatur negara lain melalui hukum/institusi internasional. ‘Ekspansionisme’ adalah seballiknya: politik luar negeri yang terlalu suka mengatur urusan negara lain, baik melalui intervensi ekonomi, pembuatan aturan-aturan internasional, atau malah okupasi militer. Negara yang berada dalam dua ekstrim posisi ini, saat ini, adalah Swiss dan Amerika Serikat.

Mari kita lihat dua kasus tersebut secara lebih seksama. Saya mulai saja dari Jepang.\ Di akhir masa Tokugawa, penguasa Feodal Jepang memberlakukan Isolasionalisme untuk mengurung negara tersebut dari konflik internasional dan ancaman ekspansi internasional. Semuanya buyar ketika Komodor Perry, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, datang dengan persenjataan dan perkembangan teknologi, memicu perlawanan terhadap elit-elit Samurai Tokugawa dan kembalinya Kaisar dalam politik Jepang. Era ini dikenal sebagai “Restorasi Meiji” . Restorasi Meiji memicu dua hal: (1) industrialisasi yang masif secara terpimpin, dengan dilucutinya hak-hak penguasaan tanah dari para Daimyo); dan (2) bergesernya politik luar negeri Jepang dari ‘isolasionalisme’ menjadi ‘ekspansionisme’, terutama setelah kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Pergeseran ini terutama menguat setelah kelompok sayap-kanan menguat di lingkar kekuasaan Kaisar, menguasai Diet, dan mendorong “Koa”, gagasan tentang “pencerahan Asia” menjadi sangat imperialis. Politik luar negeri ekspansionis ini baru berakhir setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia kedua.

(catatan: ada beberapa klaim historis revisionis terhadap restorasi Meiji ini, tapi itu cerita lain lagi).

Begitu juga dengan Amerika Serikat. Setelah berakhirnya Perang Sipil pertengahan abad ke-19, Amerika Serikat juga melakukan ‘restorasi’ dan, di tengah pertarungan multi-polar di Eropa awal abad ke-20, melakukan “isolasi”. Hal ini bisa dipahami, mengingat (1) industrialisasi di Amerika Serikat, seperti halnya Jepang, sedang menanjak dan (2) posisi geopolitik Amerika Serikat yang juga jauh dari mana-mana (ini masa sebelum ada pesawat lho). Di bawah kepemimpinan liberal Woodrow Wilson, Amerika Serikat menolak untuk terlibat di Perang Dunia II hingga Angkatan Laut Jerman menenggelamkan Kapal Amerika Serikat. Wilson akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jerman, memperkuat blok sekutu, dan secara efektif mendorong Jerman untuk menyerah di Perundingan Paris 1919. Tapi warisan isolasionis Wilson tetap terlihat setelah Perang Dunia I. Meskipun Amerika Serikat berkontribusi dalam memenangkan blok sekutu di Perang Dunia I, mereka relatif enggan untuk membangun tatanan dunia pasca-perang, (antara lain, dengan menolak masuk Liga Bangsa-Bangsa, kendati terlibat merumuskannya, dan terlibat dalam rivalitas Jerman-Inggris-Soviet yang kian meningkat). Mereka kembali terpanggil tahun 1942, ketika Jepang menyerang Pearl Harbour dan memanggil Amerika Serikat ke dalam Front Pasifik.

Hal ini sebetulnya, dalam beberapa variasi yang berbeda, juga terjadi pada cerita tentang Wakanda, sebetulnya. Selama berabad-abad, Wakanda diceritakan sebagai kekuatan isolasionis yang menolak terlibat dalam konfigurasi politik internasional. Tapi, negara berkekuatan besar yang isolasionis selalu dihadapkan pada satu dilema: (1) mempertahankan isolasionisme, tapi ada faksi-faksi yang ingin mendorong ke luar karena skala kekuatan yang besar; atau (2) membuka isolasi, tapi konsekuensinya membuka front yang lebih besar dan menghadapi kekuatan yang lebih besar. Semua pilihan ada konsekuensinya. Isolasi berarti lebih sedikit biaya untuk menanggulangi konflik eksternal, tapi rawan di dalam negeri. Ekspansionisme berarti banyak biaya untuk mendorong politik luar negeri, namun relatif tidak banyak dukungan dari dalam negeri. Politik isolasionisme Wakanda membuat konsolidasi kekuasaan di dalam negeri terpecah; munculnya faksi-faksi yang frustasi dengan kedamaian dan ingin perang (terutama yang ada di wilayah keamanan), tapi ekspansionisme jelas akan membuka front di luar negeri yang tak kalah berbahaya dan malah berujung pada Perang.

Dilema seperti ini, saya yakin, juga dialami oleh “kekuatan-kekuatan menengah” yang berada di tengah transformasi tatanan politik dunia: Soviet zaman Lenin, China era Xi, India era Modi, Islam era Umar ibn Al-Khattab, Ottoman era Muhammad Al-Fatih, China zaman Ming, atau Jerman era Bismarck. Dilema Isolasionisme/Ekspansionisme ini sebetulnya penting untuk melihat bagaimana negara-negara yang (dalam literatur HI kontemporer) disebut sebagai “kekuatan menengah” (Middle Power) bereaksi terhadap perubahan tatanan politik global. Di zaman ketika pengaturan pasca-Bretton Woods hancur semalam akibat crash semalam di London dan New York, Cina dan India bersiap untuk menjadi ‘kekuatan baru’. Tentu proses itu tidak terjadi semalam -ada banyak faktor yang juga penting diperhatikan. Amerika Serikat baru menjadi superpower setelah Perang Dunia II, padahal kemajuan ekonomi mereka sudah menanjak sejak akhir abad ke-19. Secara historis, pola serupa juga bisa dibaca di banyak tempat lain: Baik Ming, Ottoman dan Mughal tumbuh setelah Pax Mongolica dan Khalifah Abbasiyah runtuh, sementara Inggris dan Belanda muncul dengan kekuatan maritim dan perdagangan mereka setelah Habsburg melemah di seri Perundingan Westphalia. Dan mereka, bisa jadi, punya dilema yang sama. Ottoman baru benar-benar muncul setelah Khalifah Muhammad menyerang Konstantinopel, 2 abad setelah Baghdad jatuhb, Belanda menjadi kekuatan yang disegani dengan Vereenigde Oost-Indische Compagnie setelah memojokkan Spanyol-Portugis di Maluku, yang kemudian menyisakan rivalitas dengan Inggris di abad perdagangan hingga akhir abad ke-18.

Bagaimana mengatasi dilema isolasionisme/ekspansionisme ini? Tidak banyak yang ditulis, tapi fakta sejarah cukup memberikan ‘clue’ untuk membangun kerangka teoretis yang bisa diuji: Ekspansionisme muncul ketika kekuatan membesar, sementara distribusi kekuasaan di politik domestik tidak merata. Akibatnya adalah krisis internal; munculnya pihak-pihak yang ingin menyelesaikan krisis tersebut dengan ‘intervensi eksternal’. Jika berhasil (sebagaimana dalam kasus Jepang pasca-Meiji dan Jerman di akhir Perang Dunia I), implikasinya adalah pergeseran dari isolasionisme menjadi ekspansionisme. Jika gagal, maka implikasinya adalah status-quo; tapi hal ini bersifat laten dan memungkinkan transformasi gradual menuju ekspansionisme, jika ada kekuatan lain yang besar dan menjadi ‘prelude’ buat tampilnya kekuatan ini dalam politik internasional. Hal ini terjadi dalam kasus Amerika Serikat dan Soviet, dimana mereka harus meninggalkan standpoint isolasionis menjadi lebih ekspansionis setelah Jerman menyerang Polandia dan Jepang menyerang Pearl Harbour. Proposisi ini bisa jadi memang masih perlu diuji, tapi seiring dengan transformasi kekuatan politik dunia saat ini, mungkin akan masuk akal.

Nah, saya jadi agak gatal juga jadinya untuk bicara tentang posisi Indonesia di ASEAN. Selama bertahun-tahun, Indonesia agak enggan untuk memimpin ASEAN dengan alasan stabilitas domestik. Tetapi dengan beberapa inisiatif di isu kawasan -mulai dari Rohingya, inisiatif mata uang lokal untuk perdagangan sub-regional, dan kini dengan mulai menguatnya proyek geo-ekonomi Cina, apakah kebijakan yang relatif isolasionis ini bakal ditinggalkan? Jawabannya ada di Pejambon dan, tentu saja, Medan Merdeka.

– – – – –

Ahmad Rizyk Mardhatillah Umar adalah Kandidat PhD. dari University of Queensland, Australia